biem.co — Belum habis isu tentang kewajiban zakat 2,5 persen dari gaji PNS Muslim, dan baru-baru ini pemerintah Indonesia kembali melirik dana pensiun untuk membiayai proyek infrastruktur karena sumber dana dari pajak dan utang terbatas.
Dilansir dari antaranews.com Selasa (06/01) bertepatan dengan pembukaan Seminar International Expanding Social Security Coverage in The Disruptive Economy Era di Nusadua, Bali yang dihadiri oleh 125 pemerhati jaminan sosial dari 30 negara, 350 praktisi dan pemerhati jaminan sosial di Indonesia, dalam kesempatannya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang PS Bodjonegoro mengatakan Indonesia akan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama pada 2018.
Karenanya, pemerintah tengah melirik dana pensiun untuk membiayai proyek infrastruktur. Sebab sumber dana dari pajak dan utang terbatas.
Bambang mengatakan, berkaca dari China yang berhasil menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi dua digit melalui pembangunan infrastruktur yang masif, karena Indonesia memiliki keterbatasan dana untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, mengingat pendapatan negara dari pajak terbatas, begitu juga dengan utang luar negeri.
Dalam pertanyaannya dia berharap sumber dana pensiun bisa menjadi alternatif utama karena investasi di pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana jangka panjang sangat cocok dengan investasi dana pensiun yang juga berjangka panjang.
Bambang menjelaskan Indonesia sepanjang 2018 akan fokus pada program konektivitas, yaitu pembukaan sembilan jalur pelayaran baru, membangun 585 km jalan tol, enam jalur kereta baru dan membangun 1.573 km jalan non-tol baru, serta melanjutkan pembangunan pembangkitan tenaga listrik.
Akselarasi pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama pemerintah. Masalahnya dana pensiun Indonesia masih relatif kecil. Meskipun begitu, Bambang memberi apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memulai program Jaminan Pensiun.
Bambang mengingatkkan masih banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjaanya dalam program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.
Dia mengimbau perusahaan segera mendaftarkan pekerjanya, tidak hanya melindungi dan memberi manfaat pada pekerja dalam menghadapi masa tua tetapi juga menjadi sumber dana bagi pembangunan Indonesia.
Diingatkannya bahwa investasi dalam pembiayaan infrastruktur bukan sekadar sumbangan atau bantuan (charity) tetapi benar-benar merupakan investasi bisnis yang menguntungkan.
Di banyak negara maju, ujar Bambang, lembaga dana pensiun adalah pembiaya dominan proyek-proyek infrastruktur karena benar-benar menguntungkan dalam jangka panjang.
Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Latief Algaff mengatakan, investasi dalam proyek infrastruktur memang lebih cocok bagi penyelenggara dana pensiun karena sesuai dengan pola investasinya yang berjangka panjang.
Karena itu, dia mendukung kebijakan OJK yang mewajibkan pengelola dana pensiun untuk berinvestasi 30 persen di SBN (surat berharga negara). “Kami sudah melaksanakan itu,” ujar Latief.
Dia mencatat, BPJS Ketenagakerjaan melakukan investasi tidak langsung hingga 50 persen. Pada acara seminar juga dilakukan penandatanganan kerjasama strategis antara BPJS Ketenagakerjaan dengan German Social Accident Insurance (DGUV) atau Lembaga Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja Jerman terkait K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan jaminan sosial.
Hadir pada pembukaan seminar Internasional itu Presiden International Social Security Association (ISSA) Joachim Breuer, perwakilan dari Kementerian Keuangan, perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali. (IY)
