SERANG, biem.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berharap DPRD Provinsi Banten mendorong pembentukan 500 desa tangguh bencana dan satuan tugas (satgas) di 141 kecamatan di Banten dalam 5 tahun ke depan.
Percepatan pembentukan dua hal tersebut penting. Mengingat saat ini pembangunan pemerintah terus gencar dilakukan, namun tidak berjalan lurus dengan perlindungan bencananya. Padahal, seluruh wilayah di Banten termasuk daerah rawan bencana.
"Total desa yang ada di seluruh provinsi Banten ialah 1.351 desa, yang kami targetkan awal ialah 500 desa tangguh bencana dalam waktu dekat (5 tahun) dan 141 satgas kecamatan ini adalah yang terpapar bencana," kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Sumawijaya usai melantik desa tangguh bencana di kawasan pantai Carita, di Kabupaten Pandeglang, Kamis (21/4/2016).
Sementara, kata Sumawijaya hingga saat ini masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana di Banten belum sepenuhnya, memiliki pengetahuan kebencanaan, apalagi kesiapan.
"Menjadi percuma, bila pembangunan dilakukan dengan maksimal, namun daerahnya tidak dilindungi atau dicegah dari bencana, banjir misalnya. Bisa-bisa habis semua pembangunan yang sudah menghabiskan anggaran, waktu dan tenaga," ujarnya.
Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Mitigasi, Bidang Pencegahan, BPBD Provinsi Banten, Uus Kuswoyo menjelaskan, pentingnya dorongan dari DPRD sendiri berhubungan dengan kuota pembentukan satgas kecamatan dan desa yang dibentuk tiap tahunnya.
"Kuota desa dan kecamatan yang bisa dibentuk tergolong sedikit, berkisar belasan saja. Maka dari itu, untuk mencapai angka 500 dan 141 perlu dukungan DPRD," kata Uus.
Uus Kuswoyo mengatakan, pembentukan satgas kecamatan dan desa tangguh bencana, dinilai penting untuk memenuhi 'golden time', yakni waktu tercepat penanganan korban, saat bencana melanda. "Golden time maksimal 20 menit. Tujuan pembentukan satgas untuk mendekatkan sumber daya manusia kebencanaan," jelas Uus.
Bila seluruh satgas berhasil dibentuk, Uus menjamin, penanganan korban bencana akan maksimal.
"Minimalnya, tidak ada korban kelaparan, karena mulai dari logistik sampai perlatan milik BPBD akan ditempatkan di posko satgas. Mereka yang akan mengecek ekspired sampai merawat alat-alat. Gudang BPBD nantinya tidak menyimpan kebutuhan seluruh warga," ujarnya.
Uus menjelaskan, satu unit satgas kecamatan dan desa tangguh bencana masing-masing terdiri dari 40 orang. Antara lain polisi, TNI, Kepala Desa, tokokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan sampai ketua UPT Pendidikan. (rizki)
