BANTEN, biem.co – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2026 menjadi langkah bersama dalam menyusun strategis pembangunan daerah, sehingga diharapkan saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat serta stakeholder lainnya.
“Momen ini adalah bagian dari proses bottom-up, yang memungkinkan kita untuk mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholders). Proses ini akan semakin memperkuat rancangan yang akan kita buat untuk masa depan Provinsi Banten,” ungkap Al Muktabar dalam sambutannya secara virtual pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Yasmin, Karawaci, Kota Tangerang, Kamis (12/12/2024).
Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan dalam perjalanan pembangunan, pemerintah telah membawa kemajuan di berbagai bidang di Provinsi Banten, dan tentunya hal itu perlu dilanjutkan dengan komitmen bersama dalam meningkatkan kemajuan tersebut.
“Kita semua berkomitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan kemajuan pembangunan tersebut,” katanya. Dikatakan, beberapa waktu lalu telah menerima DIPA berbasis elektronik dari Presiden. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada Pemda, yang selaras dengan visi misi Presiden, yang juga akan terhubung dengan visi misi Kepala Daerah baru nantinya.
“Hal ini memperkuat kerja sama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” imbuhnya.
Selain itu, Al Muktabar juga menuturkan sektor pangan dan energi menjadi konsentrasi bagi pemerintah pusat maupun daerah. maka Pemda harus dapat mengoptimalkan potensi yang ada di Provinsi Banten.
“Kami yakin bahwa sumber daya untuk pembangunan tersebut akan berasal langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjawab tantangan pembangunan tahun 2026 dengan merumuskan program yang tepat dan terukur,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Al Muktabar menekankan program-program yang disusun dalam forum tersebut harus bersifat inklusif, dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kita juga perlu memastikan bahwa setiap kegiatan, termasuk rapat dan biaya operasional lainnya, dilakukan dengan efisiensi yang maksimal, agar anggaran yang ada dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Red)
