Litigasi penting untuk menciptakan preseden hukum yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kegiatan donasi. Penyelesaian kasus ini secara hukum dapat menjadi landasan untuk memperbaiki pengelolaan donasi di masa depan, dengan regulasi lebih jelas dan sistem pengawasan yang efektif.”
BANTEN, biem.co – Donasi menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang memiliki peran penting dalam masyarakat, baik dalam membantu individu, kelompok, maupun komunitas yang membutuhkan. Aktivitas donasi sering kali berhubungan dengan penggalangan dana yang bertujuan untuk membantu korban bencana alam, mendukung pendidikan, kesehatan, atau berbagai kegiatan sosial lainnya.
Meskipun tujuan dari donasi umumnya adalah untuk memberikan bantuan yang tulus, namun dalam pelaksanaannya sering kali muncul masalah terkait dengan transparansi, pengelolaan, dan pertanggungjawaban yang menyebabkan timbulnya sengketa antar pihak yang terlibat.
Kasus perselisihan antara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi yang terjadi akibat kisruh donasi menjadi salah satu contoh nyata betapa pentingnya pengelolaan donasi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum.
PRAKTIK DONASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Donasi sendiri diatur dalam berbagai regulasi hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat digunakan untuk tujuan yang sah dan tepat, serta melindungi hak-hak donatur dan penerima manfaat.
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, donasi diartikan sebagai pengumpulan uang atau barang yang dilakukan oleh individu atau badan hukum untuk tujuan sosial atau amal.
Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, dijelaskan lebih rinci mengenai ketentuan yang mengatur kegiatan pengumpulan donasi, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga.
Dalam regulasi ini, donasi dipandang sebagai kegiatan yang sah jika dilakukan dengan prosedur yang sesuai, termasuk adanya izin dari otoritas yang berwenang, serta pengelolaan dana yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur kegiatan pengumpulan donasi, tidak jarang terjadi sengketa yang timbul akibat ketidakjelasan pengelolaan dana tersebut.
Perselisihan yang terjadi antara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi, yang terkait dengan kisruh donasi, mencerminkan masalah mendasar dalam pengelolaan donasi yang sering kali menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.
Sebagai contoh, salah satu pihak mungkin merasa dirugikan jika dana yang telah disumbangkan tidak digunakan untuk tujuan yang telah disepakati, atau jika terdapat ketidaktransparanan dalam laporan penggunaan dana. Dalam hal ini, jalur hukum menjadi salah satu solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia menangani sengketa yang timbul akibat pengelolaan donasi. Penyelesaian litigasi dapat menjadi langkah yang ditempuh untuk mencari keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.
Kasus perselisihan antara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi ini mengingatkan kita bahwa meskipun donasi berangkat dari niat baik untuk membantu sesama, pengelolaannya yang tidak transparan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat berujung pada masalah hukum yang lebih besar.
Oleh karena itu, perlu ada penegakan hukum yang tegas agar kegiatan pengumpulan donasi tetap dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang jelas, dan tidak merugikan pihak manapun.
PRESEDEN HUKUM SEBAGAI PEDOMAN
Kasus perselisihan antara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi terkait donasi sebesar Rp1,5 miliar untuk pengobatan Agus Salim menjadi perbincangan publik.
Donasi ini awalnya bertujuan membantu pemulihan medis Agus Salim, korban penyiraman air keras, namun kemudian menuai konflik akibat dugaan penyalahgunaan dana dan kurangnya transparansi.
Perselisihan ini mencerminkan masalah yang sering muncul dalam pengelolaan donasi berbasis individu di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, dana yang dihimpun harus digunakan sesuai tujuan awal yang dijanjikan kepada masyarakat.
Selain itu, Permensos Nomor 8 Tahun 2020 menegaskan pentingnya pelaporan dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penggalangan dana.
Perselisihan antara kedua pihak tak kunjung menemukan solusi meski mediasi telah diupayakan beberapa kali. Salah satu pihak mengusulkan agar dana dikelola oleh yayasan untuk menjamin transparansi, namun usulan ini ditolak dengan alasan yang berbeda.
Situasi semakin memanas ketika beberapa pihak ketiga, seperti figur publik, diminta terlibat tanpa kejelasan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap penggalangan dana di Indonesia, terutama melalui platform online yang sering digunakan tanpa pengawasan memadai.
Litigasi dipilih sebagai langkah penyelesaian karena upaya mediasi terbukti gagal. Litigasi memberikan kepastian hukum dan memungkinkan pengadilan memverifikasi aliran dana, memastikan penggunaan sesuai amanah, serta memberikan keputusan yang mengikat. ‘
Selain itu, litigasi penting untuk menciptakan preseden hukum yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kegiatan donasi.
Penyelesaian kasus ini secara hukum dapat menjadi landasan untuk memperbaiki pengelolaan donasi di masa depan, dengan regulasi lebih jelas dan sistem pengawasan yang efektif. Tanpa langkah hukum yang tegas, kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan sosial semacam ini berisiko tergerus.
LITIGASI SEBAGAI LANGKAH PENYELESAIAN
Donasi merupakan wujud kepedulian sosial yang memiliki potensi besar dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan donasi sering kali menghadapi tantangan seperti ketidaktransparanan, pengelolaan yang tidak tepat, dan kurangnya akuntabilitas. Hal ini dapat memicu konflik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan donasi.
Kasus perselisihan antara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi menjadi contoh nyata pentingnya pengelolaan donasi yang sesuai dengan aturan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan Permensos Nomor 8 Tahun 2020, kegiatan pengumpulan donasi harus dilakukan secara sah, dengan prosedur yang jelas, transparansi, dan pertanggungjawaban yang memadai. Namun, kurangnya penerapan aturan ini sering kali menyebabkan konflik yang berakhir pada penyelesaian hukum.
Litigasi menjadi langkah penyelesaian yang dipilih dalam kasus ini karena memberikan kepastian hukum, memastikan penggunaan dana sesuai amanah, dan menghasilkan keputusan yang mengikat. Selain menyelesaikan konflik, litigasi juga menciptakan preseden hukum yang dapat memperbaiki pengelolaan donasi di masa depan.
Langkah ini sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa, meningkatkan regulasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan sosial. Dengan penegakan hukum yang tegas, donasi dapat terus menjadi sarana untuk membantu masyarakat tanpa risiko penyalahgunaan atau konflik hukum di kemudian hari. (Red)
