KABUPATEN SERANG, biem.co – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) terlibat dalam program prioritas Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Serang, salah satunya penurunan angka stunting.
Hal itu disampaikan Tatu usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 tingkat Kabupaten Serang Tahun 2024 yang bertemakan ’Bergerak bersama PKK mewujudkan keluarga sejahtera menuju Indonesia maju’ di Lapangan Tenis Indoor pada Selasa (29/10/24).
”PKK terlibat dalam penurunan stunting di Kabupaten Serang. Selain keroyokan OPD (organisasi perangkat daerah), kader PKK terlibat di bawahnya karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan.
Oleh karenanya, Tatu menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran pengurus PKK dari mulai tingkat kabupaten, kecamatan, dan sampai tingkat desa. ”(Penghargaan diberikan) karena kerja mereka (PKK) itu luar biasa, tanpa pamrih, tanpa ada insentif mereka bekerja membantu masyarakat di Kabupaten Serang,” katanya.
Upaya itu tidak terlepas, pada momen Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 tingkat Kabupaten Serang Tahun 2024, sebut Tatu, karena tujuan PKK itu sendiri didirikan untuk pembinaan kesejahteraan masyarakat di tingkat keluarga.
”Jadi dulu dibentuknya asal usulnya seperti itu, Insya Allah semangatnya tetap seperti itu dengan 10 program pokok PKK mereka fokus terhadap sandang, pangan, kemudian pendidikan keluarga, putra-putri serta terhadap kesehatan lingkungan,” ungkapnya.
Meski belum maksimal peran yang dilakukan PKK, ungkap Tatu, hal itu karena dukungan dari Pemda Kabupaten Serang sendiri juga belum maksimal. Ia berkaca, pada saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Bupati Serang periode 2010-2015 ada bantuan hibah yang diberikan kepada TP PKK yang mana terlihat lebih leluasa untuk menyusun serta melaksanakan program kegiatan-kegiatannya.
“Mungkin karena sekarang melekat di OPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) jadi kegiatannya ikut OPD. OPD sifatnya rigid (kaku) karena nomenklaturnya dan segala macamnya,” jelasnya.
Tatu menyarankan, jika hingga ke depan tidak diperbolehkannya TP PKK menerima dana hibah maka solusi lainnya bisa melalui program CSR (Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial). Program itu bisa masuk sebagai dana operasional. ”CSR supaya untuk kegiatan minimal ketika kegiatan ke lapangan tidak memakai transportasi uang sendiri, kasihan,” ucapnya.
Ketua Bidang 4 TP PKK Kabupaten Serang, Heni Widani mengatakan, dengan adanya peran PKK dalam penurunan stunting di Kabupaten Serang karena di setiap desa mempunyai dapur PKK. Dapur PKK banyak menerima bantuan-bantuan baik itu dari Pemkab Serang melalui Puskesmas, Pemprov Banten melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos). ”Bantuan berupa makanan tambahan bergizi baik untuk ibu hamil, menyusui, dan bayi yang memang bantuan tersebut untuk menangani stunting,” ujarnya. (Red)
