BANTEN, biem.co – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kerap menimbulkan masalah, mulai dari pengawasan yang minim, pemalsuan dokumen, eror pada website atau aplikasi pendaftaran, hinga adanya diskriminasi. Penanganan pengaduan yang tidak optimal juga masih kental terasa karena banyak petugas yang kurang kompeten.
Walaupun kuota jumlah siswa yang diterima lewat proses PPDB sudah penuh tetapi daftar siswa baru yang tercatat di sistem pendataan nasional terpadu data pokok pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus bertambah.
Kondisi ini menjadi perhatian khusus Airin Rachmi Diany dan meminta Kemedikbudristek untuk melakukan evaluasi sistem PPDB yang ada, khususnya di Provinsi Banten.
“Saya sudah keliling di 4 Kabupaten / Kota dan sudah banyak mendengar langsung dari masyarakat tentang kondisi PPDB sistem zonasi yang tampaknya perlu segera di evaluasi ulang khususnya oleh Kemendikbudristek dan juga semua pihak yang terkait untuk secara terbuka memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan kedepannya,” ungkap Airin pada pertemuan dengan organ relawan di bilangan Ciputat, Tangerang Selatan pada Sabtu (21/9).
Dihadapan para pendukungnya, Airin menyampaikan sejumlah Visi Misi Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai Calon Gubernur Banten dan Calon Wakil Gubernur di Pilkada Banten 2024. Salah satu diantaranya adalah perbaikan sistem pendidikan di Banten.
“Kita akan dorong Kemendikbud untuk melakukan evaluasi sistem PPDB, khususnya sistem zonasi karena kerap menimbulkan masalah,” tegas Airin seraya berharap ia dan Ade Sumardi menang dalam Pilkada Banten 2024 agar dirinya memiliki kewenangan untuk merealisasikan evaluasi sistem PPDB di Provinsi Banten. (Red)
